BONEWANUAKKU.COM, BONE— Pemerintah Kabupaten Bone kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 44 aparatur sipil negara (ASN). Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Lateya Riduni, Kamis (19/6/2026), Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman., didampingi Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata.
Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga pejabat fungsional. Selain itu, puluhan guru juga resmi menerima amanah baru sebagai kepala sekolah di berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Bone.
“Pelantikan itu hal biasa. Yang luar biasa adalah hasil dari pekerjaan,” tegas Bupati Bone di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Dalam mutasi kali ini, sejumlah posisi strategis mengalami pergeseran. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone, A. Muchlis, dipercaya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bone. Sementara Hj. Faidah, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD, bergeser menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
Di lingkup Bappeda Bone, jabatan Sekretaris kini diamanahkan kepada Muh. Zuhdy, sedangkan pejabat sebelumnya, Andi Herman, dipercaya menjadi Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pergeseran juga terjadi pada sejumlah jabatan administrator, lurah, kepala UPT, hingga pimpinan puskesmas. Di sektor kesehatan, beberapa puskesmas mendapat pimpinan baru sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain jabatan struktural, sejumlah ASN juga dialihkan ke jabatan fungsional sesuai kompetensi dan bidang keahlian masing-masing. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi yang lebih efektif dan profesional.
Dalam arahannya, Bupati Bone menekankan bahwa setiap pejabat yang diberi amanah harus siap menunjukkan hasil kerja yang terukur. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan secara berkala dan tidak ada ruang bagi pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal.
“Kalau pekerjaan tidak maksimal, pasti akan dievaluasi. Tidak usah WA saja, bekerja saja,” ujarnya.
Bupati bahkan mengingatkan bahwa jabatan yang baru diterima bukanlah jaminan akan bertahan lama jika tidak dibarengi dedikasi dan tanggung jawab.
“Jangan sampai saya kasih SK hari ini, kita kembalikan minggu depan,” katanya dengan nada tegas.
Selain menyoroti kinerja, Andi Asman juga menyinggung persoalan disiplin ASN. Ia mengakui adanya peningkatan tingkat kehadiran pegawai di kantor, namun menilai produktivitas kerja masih perlu ditingkatkan.
“Saya bersyukur kedisiplinan ASN sudah lumayan. Saya lihat sudah aktif berkantor, namun belum bekerja maksimal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Bupati turut mengingatkan pentingnya percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. Menurutnya, belanja pemerintah memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Mereka diminta menjalankan amanah dengan penuh integritas, terutama dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Jangan coba-coba main-main dengan dana BOS,” tegas Bupati.
Selain itu, kepala sekolah diminta berperan aktif menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pengangguran, sementara kepala puskesmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam penanganan stunting. Para lurah juga dituntut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menjaga kebersihan lingkungan.
Menurut Bupati, pelantikan kali ini bukan akhir dari proses penataan birokrasi di Kabupaten Bone. Pemerintah daerah masih akan melanjutkan agenda evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi sebagai tindak lanjut kebijakan perampingan perangkat daerah.
“Pelantikan ini akan berlanjut untuk menindaklanjuti perampingan organisasi. Kita jadwalkan pekan depan,” pungkasnya.
Melalui penyegaran birokrasi ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap tercipta aparatur yang lebih disiplin, profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)
