 |
BONEWANUAKKU.COM, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone mendorong penguatan kapasitas aparatur desa agar pengelolaan anggaran dan pembangunan di 328 desa berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin., saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut digelar melalui kerja sama dengan anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, Pemerintah Kabupaten Bone, BPKP, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dengan dukungan pembiayaan melalui DIPA BPKP.
Sebanyak 277 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri dari kepala desa, pendamping desa, camat, kepala OPD hingga perwakilan BUMDes. Sejumlah kepala desa juga mengikuti kegiatan secara daring.
Koordinator Pengawasan BPKP, Indra Kurniawan, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai tata kelola anggaran dan pembangunan menjadi kunci agar program desa tepat sasaran dan tetap sesuai ketentuan.
Wabup Andi Akmal mengatakan desa memiliki posisi strategis dalam mendorong kemajuan Kabupaten Bone.
“Kita memiliki 328 desa yang memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan. Tentu acara ini sangat relevan dan penting,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan desa membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI dan berbagai lembaga negara.
Ia juga menyambut baik dukungan anggota DPR RI dalam mendorong program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bone.
Selain tata kelola keuangan desa, Andi Akmal menyoroti pentingnya dukungan anggaran pemerintah pusat melalui kebijakan transfer ke daerah.
Ia berharap keterwakilan Bone di tingkat nasional dapat ikut memperjuangkan dukungan anggaran yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Kita berharap perwakilan kita di pusat bisa membantu meningkatkan dana transfer ke daerah, jangan dipotong,” tegasnya.
Andi Akmal menilai Komisi XI DPR RI memiliki posisi strategis dalam pembahasan kebijakan keuangan negara, termasuk yang berkaitan dengan OJK, Bank Indonesia dan BPKP.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Bone tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan. Ia menyebut pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan menjadi sejumlah indikator yang terus didorong.
“Insyaallah kita bisa bersama-sama membangun Bone yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
