 |
BONEWANUAKKU.COM, BONE– Persatuan PPPK Republik Indonesia (P-PPPK RI) DPD Kabupaten Bone menggelar pertemuan silaturahmi pengurus dan koordinator kecamatan di Café Saoraja, Jalan MH Thamrin, Watampone, Jumat (19/12/2025). Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus pembahasan program kerja organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kepastian karier ASN PPPK di Kabupaten Bone.
Ketua P-PPPK RI DPD Bone, Andi Syamsul Alam, menyampaikan bahwa perjuangan utama PPPK hingga saat ini masih berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.
“Puncak perjuangan rekan-rekan PPPK adalah kesejahteraan dan karier. Hingga kini, hal tersebut masih belum tercapai secara optimal,” ujar Andi Syamsul Alam.
Pertemuan ini dihadiri perwakilan berbagai unit kerja PPPK, mulai dari guru dan tenaga kependidikan, Satpol PP, tenaga kesehatan, pertanian dan peternakan, perindustrian, hingga tenaga teknis lainnya. Ia menegaskan, tingginya antusiasme peserta mencerminkan semangat kolektif PPPK Bone dalam memperjuangkan hak finansial seperti tunjangan, keadilan mutasi, jenjang karier, hingga jaminan hari tua.
“Secara aturan, PPPK seharusnya mendapat hak yang setara, namun di lapangan masih terjadi disparitas,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana tindak lanjut organisasi, termasuk agenda audiensi dengan DPRD Kabupaten Bone dalam waktu dekat, serta koordinasi dengan DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian PAN-RB. Langkah ini dilakukan untuk mengawal Program Legislasi Nasional (Prolegnas), khususnya pembahasan Undang-Undang ASN Tahun 2025.
P-PPPK RI DPD Bone juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bone guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan PPPK, demi mewujudkan sistem birokrasi yang sehat dan pelayanan publik yang berkualitas.
Andi Syamsul Alam menambahkan, keberadaan P-PPPK RI DPD Kabupaten Bone merupakan langkah strategis dalam membangun soliditas dan profesionalisme PPPK, sekaligus memperjuangkan hak-hak anggota secara adil, transparan, dan berkelanjutan.
Di akhir pertemuan, ia mengajak seluruh ASN PPPK di Kabupaten Bone agar tidak terpengaruh isu-isu negatif terkait perpanjangan kontrak kerja. Menurutnya, selama PPPK memiliki kinerja yang baik dan tidak melanggar hukum, peluang perpanjangan kontrak tetap terbuka.
“Jangan takut dengan isu-isu di luar. Mari kita berjuang bersama mencapai kebenaran dan kepastian,” pungkasnya.(*)
